oleh

Serikat Buruh Sebut Pemerintah dan DPR Pura-Pura Tidak Mendengar

Jakarta – Gelombang protes atas disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law terus bertambah.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan buruh bersama masyarakat sipil lainnya akan menggelar aksi serempak di berbagai daerah.

Aksi protes tersebut kata Nining, merupakan bentuk kemarahan buruh terhadap pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.

“Dari berbagai sektor karena sejak rancangan awal ini sudah kontroversial dan dikritik sejak lama. Tapi pemerintah pura-pura tidak mendengar dan tidak melihat,” jelas Nining Elitos. Selasa (6/10).

Nining khawatir pengesahan Undang-undang Cipta Kerja akan memperbanyak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap buruh dan upah yang murah pada masa pandemi ini.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang Senin (5/10) petang kemarin.

Baca :  Edhy Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka

RUU tersebut mendapat penolakan dari banyak serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Sejumlah serikat buruh seperti KASBI mengatakan tidak dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan akan menggelar unjuk rasa serempak atau mogok nasional meskipun RUU Cipta Kerja telah disahkan pemerintah dan DPR.

Mogok Nasional ini akan diikuti dua juta buruh dari berbagai sektor di 25 provinsi. Antara lain tekstil, energi, telekomunikasi dan pertambangan. Ada 32 federasi dan konfederasi serikat buruh yang akan bergabung dalam unjuk rasa serempak atau mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.

“Lokasi unjuk rasa di lingkungan pabrik masing-masing yang akan ditentukan tempatnya oleh pimpinan serikat di perusahaan,” kata Said.

Kendati demikian, Badan Legislasi DPR telah melibatkan 16 serikat buruh dalam pembahasan RUU ini pada Agustus 2020 lalu. Satu di antaranya adalah KSPI yang pada akhirnya menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Baca :  Lomba Video Pendek BNPT Catatkan Rekor MURI

Dalam mogok nasional, buruh akan menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah dalam Sidang Paripurna.

Adapun poin-poin yang menjadi penolakan antara lain ketentuan soal pekerja kontrak, waktu kerja dan berkurangnya nilai pesangon.

Dalam draf RUU Cipta Kerja versi akhir menurut Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, ditemukan sejumlah perubahan dari draf awal yang beredar di kalangan buruh. Antara lain soal ketentuan PHK dan pasal tentang pers.

Dalam draf tersebut, pemerintah membolehkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan sejumlah persyaratan. Antara lain perusahaan melakukan penggabungan atau pemisahan perusahaan dan alasan efisiensi. -red

Komentar