News  

Sekolah Diniyah di Masalembu ‘Dianaktirikan’ Pemerintah? – Jurnal Faktual

Realita.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep telah lama dikenal karena perhatiannya terhadap dunia pendidikan, khususnya di daratan utama.

Namun, ketika kita melihat lebih dekat, perhatian terhadap lembaga pendidikan formal dan non-formal di wilayah kepulauan, khususnya Madrasah Diniyah, menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Terdapat perbincangan intens mengenai ketidaksetaraan perlakuan terhadap Madrasah Diniyah di wilayah kepulauan Sumenep, terutama di Masalembu.

Perhatian pemerintah yang terfokus pada daratan utama menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan bagi lembaga pendidikan agama Islam dibandingkan dengan sekolah formal lainnya.

Salah satu seorang guru Madrasah Diniyah di Masalembu yang tidak mau disebut namanya, menyoroti bahwa perhatian pemerintah lebih merata dan memadai di daratan dibandingkan dengan wilayah kepulauan.

Madrasah Diniyah, sebagai lembaga pendidikan agama Islam, kerap merasa terpinggirkan, terutama dalam aspek tunjangan dan insentif bagi para guru.

Sekolah formal seperti MI, MTs, dan MA mendapatkan berbagai tunjangan yang jelas, seperti Insentif Simpatika 2,8, Insentif Daerah 1,5, dan BSU 1,8.

Apalagi jika dibandingkan dengan sekolah negeri yang memiliki beragam tunjangan dan fasilitas yang lebih komprehensif, sementara Madrasah Diniyah belum merasakan perlakuan serupa, bahkan tidak sama sekali.

Namun, untungnya komunitas sekitar turut berperan dalam pembiayaan dan perawatan Madrasah. Dewan guru, anggota yayasan, komite madrasah, serta wali murid aktif terlibat dalam upaya penggalangan dana.

Meskipun tidak mengikat, mereka sering kali membentuk tim donatur Madrasah, bahkan harus turun ke masyarakat untuk mengumpulkan dana demi keberlangsungan dan perawatan madrasah.

Konsekuensinya, sejumlah guru terpaksa merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik, menyebabkan kekurangan tenaga pengajar berkualitas di Madrasah Diniyah.

Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan finansial mendorong perpindahan guru ke luar pulau demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beliau juga menyatakan, “Orang pintar di Indonesia itu banyak, tapi orang jujur yang sulit ditemui. Penekanan pada aspek keagamaan, khususnya agama Islam, hanya terjadi di lembaga non-formal seperti pesantren dan Madrasah Diniyah. Mereka banyak diajari tentang akhlaq Ulama-ulama terdahulu.”

Dalam konteks ini, pentingnya pengakuan yang setara dari pemerintah, tanpa membedakan antara lembaga pendidikan formal dan non-formal, menjadi sorotan utama.

Diharapkan bahwa dengan kesetaraan dalam pendekatan pendidikan, kualitas pendidikan agama dapat ditingkatkan, sambil mengurangi angka perpindahan guru yang terkait dengan kondisi finansial yang memprihatinkan.

Lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Al-Baitul Atieq dan MD Mambaul Asror telah memberikan kontribusi besar dalam pendidikan agama Islam di Sumenep.

Namun, kendala finansial dan minimnya perhatian dari pemerintah menjadi hambatan serius yang harus segera diatasi agar pendidikan agama ini tetap berlanjut.

Madrasah Diniyah Al-Baitul Atieq, didirikan oleh tokoh Ulama karismatik KH. ADRA’EI ABDUL HAMID pada tahun 1973, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan para santri.

Begitu juga dengan MD Mambaul Asror yang dibangun pada tahun 2012 oleh KH. MOH. HASBULLAH, M.Pd., yang berhasil menjalankan peran pesantren dengan pertumbuhan jumlah santri yang terus meningkat.

Dan ada juga seorang guru perempuan yang Juga tidak mau disebut namanya di Madrasah Diniyah, juga menyampaikan pandangan serupa. Baginya, perhatian pemerintah terhadap Madrasah Diniyah masih minim, terutama dalam hal insentif.

“Guru-guru Madrasah Diniyah belum mendapatkan perhatian finansial yang memadai dari pemerintah, yang menyebabkan sebagian besar dari mereka harus banting setir untuk mencari penghidupan yang lebih mapan,” Ungkap dia.

Ketidakadilan ini mencerminkan perlakuan tidak seimbang terhadap lembaga pendidikan agama dibandingkan dengan sekolah formal lainnya.

Harapan besar dari para pendidik di wilayah tersebut adalah adanya perlakuan yang setara dari pemerintah terhadap Madrasah Diniyah.

Dengan perlakuan yang adil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam serta mengurangi perpindahan guru yang terkait dengan kondisi finansial yang sulit.

Pada Kesimpulannya, perlakuan yang seimbang dan setara dari pemerintah sangat diperlukan bagi Madrasah Diniyah seperti halnya lembaga pendidikan formal lainnya.

Kesetaraan dalam tunjangan dan insentif diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan agama serta mengurangi masalah perpindahan guru akibat kondisi finansial yang memprihatinkan.

Langkah inisiatif untuk menyamakan peluang pendidikan serta memberikan pengakuan yang layak bagi Madrasah Diniyah menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi untuk memajukan pendidikan di Sumenep secara menyeluruh, memperhatikan keberlangsungan pendidikan agama dengan serius.