oleh

Polda Gorontalo Turunkan Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Gorontalo – Menghadapi meningkatnya kasus Covid-19 di Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah Gorontalo meluncurkan Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 pada apel gelar pencanangan yang dilaksanakan pada Senin (5/9).

Tim yang dibentuk ini nantinya akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono mengatakan, tim tersebut nantinya akan menyasar tempat-tempat maupun aktivitas masyarakat yang berpotensi mengundang keramaian atau yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Sebelum diluncurkan, tim tersebut telah melakukan simulasi tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap para pelanggar.

“Selain Perda ada UU yang bisa dikenakan, yakni UU nomor 6 tahun 2018 yaitu tentang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian ada UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan ada juga KUHP yaitu pasal 212 sampai dengan 218,” ujar Wahyu menjelaskan dasar hukum yang nantinya akan dikenakan.

Saat ini untuk Perda masih sementara proses menuju pengesahan. Menurut Wahyu, pihaknya mendapat informasi bahwa Perda tersebut sedang dikirimkan oleh Kemendagri ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Baca :  Debat Publik Antara Cawabup, Suharsi Igirisa Nyatakan Tak Jumawa

“Namun demikian, tentunya kita berharap dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan itu yang kita utamakan,” ujar Wahyu.

Sementara itu, menurut Kapolda Gorontalo, Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, Pembentukan Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 ini adalah respon kepolisian terhadap tingginya angka kasus Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

“Peningkatan kasus Covid-19 di Provinsi Gorontalo sudah cukup tinggi, di mana sampai tahapan Oktober 2020 mencapai angka 2.816 orang positif dan 76 orang di antaranya meninggal dunia. Untuk itu perlu dilakukakan upaya nyata yang komperehensif, salah satunya upaya penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan terkait protokol kesehatan,” ujar Akhmad dalam pidatonya pada apel tersebut.

Selain sejumlah UU di atas, kepolisian juga mempertimbangkan Maklumat Kapolri dan Surat Instruksi Gubernur, khususnya tentang tidak memberikan surat izin keramaian di semua kegiatan masyarakat yang mengundang keramaian.

Baca :  Keren,,, Debat Cawabup Pilkada Pohuwato Suharsi Tutup dengan Pantun

“Termasuk konser-konser, pernikahan dan sebagainya. Semua kegiatan yang berpotensi melanggar, kami tidak keluarkan izin keramaian,” ujar Wahyu. -dfr-

Komentar