oleh

Penerapan RBM Digadang Menjadi Solusi Pengelolaan TNBNW

Gorontalo – Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan taman nasional darat terbesar yang ada di Sulawesi. Kawasannya seluas 282.008,757 hektare, terletak di dua provinsi, yakni Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Kawasan konservasi ini sudah dibentuk sejak 1991, namun menurut sejumlah pihak, khususnya Hanom Azib Bashari dalam buku “Rumah Bersama” terbitan Balai TNBNW, masih mempunyai masalah klasik seperti yang dihadapi di hampir semua kawasan konservasi, yakni konflik tapal batas.

Antara masyarakat dan pengelola taman nasional saling bersitegang soal batas tanah. Menurut Hanom, masalah itu bisa menjadi efek dadu yang menimbulkan masalah-masalah lainnya. Program-program konservasi pun bisa saja terhambat karena tidak adanya hubungan harmonis antara pengelola taman nasional dan masyarakat.

Pada bedah buku “Rumah Bersama TNBNW: Pembelajaran dan Pengalaman Bersama dalam Penerapan Pengelolaan Berbasis Tapak”, Rabu (21/10), Sulawesi Program Manager Wildlife Conservation Society (WCS), Iwan Hunowu, mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi masalah-masalah adalah manajemen pengelolaan dari tingkat terendah sebagai ujung tombak ketika berhadapan dengan masyarakat.

Baca :  Dukung Program Vaksinasi Covid, Begini Saran Nasir Giasi saat Bahas APBD 2021

“Melihat taman nasional sekarang, bukan hanya sekadar sebagai satu wilayah yang harus di-protect, tapi jangan lupa ada masyarakat kawasan penyangga yang bisa bersama-sama diajak untuk melakukan pemulihan ekosistem bersama,” kata Iwan menjelaskan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengelolaan TNBNW wilayah I Limboto, Bagus Tri Nugroho, bahwa dulu sebelum Resort Based Management (RBM) diterapkan, masyarakat di kawasan penyangga tak pernah menyambut mereka dengan baik.

“Kami selalu dikatakan hanya tahu melarang, menangkap dan menghukum saja masyarakat yang terpaksa memanfaatkan hutan,” kata Bagus.

Namun setelah RBM diterapkan, dia merasakan ada perubahan signifikan, petugas-petugas resort yang dahulu berjarak dengan warga sekitar, menjadi dekat dan mudah untuk mensosialisasikan pemulihan ekosistem bersama.

Baca :  SMS: Lebih Cepat, Layanan Digital Solusi untuk Masyarakat

Salah satu cara yang mereka dapatkan dari RBM adalah membiarkan masyarakat yang terlanjur memanfaatkan lahan di dalam kawasan dengan sejumlah syarat. Alih-alih mengusir mereka dari kawasan.

“Warga yang terlanjur mengelola di dalam kawasan tidak kami coba usir lagi seperti dahulu, kami sadar hal tersebut tidaklah solutif. Maka dengan pendekatan RBM, kami mempunyai cara baru, bahwa mereka bisa memanfaatkan dengan syarat tidak merambah lagi dan menanam berbagai jenis pohon keras agar selain tetap menjaga kondisi hutan juga mereka bisa mendapatkan hasil hutan bukan kayu,” sambung Bagus.

RBM sebenarnya telah lama dirintis, yakni sejak awal 1990-an, berubah lagi pada 2000-an awal dan diberlakukan merata secara bertahap hingga saat  ke semua taman nasional di Indonesia. -dfr-

Komentar