News  

Palestina Harus Bersatu dan Diperintah oleh Otoritas Palestina – Realita.id

Realita.idPresiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan dukungannya untuk solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Ia mengatakan bahwa Otoritas Palestina harus menjadi pemerintah tunggal untuk Gaza dan Tepi Barat setelah perang berakhir.

Pernyataan Biden ini menunjukkan perbedaan sikap dengan pendahulunya, Donald Trump, yang dianggap memihak kepada Israel dalam rencana damai yang ia luncurkan tahun lalu.

Rencana Trump mengusulkan pengakuan kedaulatan Israel atas permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordan, serta menjadikan Yerusalem sebagai “ibu kota yang tidak terbagi” Israel.

Rencana ini ditolak oleh Palestina dan sebagian besar komunitas internasional.

Biden juga menolak kemungkinan Israel menguasai kembali Gaza secara langsung atau mendorong pengungsi Palestina di Gaza ke Mesir.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut akan merusak prospek perdamaian dan kemanusiaan.

“Kami sangat jelas tentang tidak ada pendudukan kembali, sama seperti kami sangat jelas tentang tidak ada pengusiran penduduk Palestina,” kata Biden.

“Dan, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami perlu melihat dan mencapai, pada dasarnya, kesatuan pemerintahan ketika datang ke Gaza dan Tepi Barat, dan pada akhirnya ke negara Palestina.”

Biden juga menyambut baik kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan empat negara Arab yang ditengahi oleh Trump, tetapi ia mengakui bahwa “normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina”.

Pernyataan Biden ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki, yang mengatakan,

“Kami menantikan pembalikan langkah-langkah yang melanggar hukum dan bermusuhan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dan untuk bekerja bersama demi perdamaian.”

Sementara itu, perwakilan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa “satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang nyata adalah melalui negosiasi langsung, bilateral”, dan bahwa Dewan Keamanan PBB harus memanggil Palestina untuk memulai pembicaraan berdasarkan rencana Trump, “yang merupakan titik awal yang baik”.