oleh

Jurnalis Gorontalo Memboikot Liputan Polda

Gorontalo – Jurnalis Gorontalo melakukan unjuk rasa di Mapolda Gorontalo akibat dari dugaan perlakuan intimidatif yang dilakukan aparat kepolisian yang sedang melakukan pengamanan terhadap massa aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Senin (12/10).

Ada enam tuntutan yang dilayangkan langsung kepada Kapolda Gorontalo, salah satunya adalah usut dan hukum para anggota kepolisian yang diduga menjadi pelaku intimidatif terhadap lima jurnalis yang sedang meliput di aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja kemarin.

Massa aksi yang merupakan gabungan dari berbagai media dan organisasi pers menyatakan akan memboikot seluruh berita yang berasal dari Polda Gorontalo dan institusi kepolisian di bawahnya, lantaran permintaan untuk menghadirkan Kapolda Gorontalo tidak terpenuhi.

“Kami selama ini dianggap sebagai mitra kepolisian, tapi apa yang dilakukan oleh polisi terhadap teman-teman jurnalis kemarin (12/10) itu menunjukkan hal sebaliknya.” tegas Helmi Helmi Rasyid, koordinator massa aksi. Kamis (15/10/2020)

“Hari ini kami menyatakan memboikot seluruh peliputan Polda sampai tuntutan kami dipenuhi,” sambungnya.

Massa aksi yang bergabung dalam Jurnalis Gorontalo tersebut menyebutkan setidaknya ada lima orang jurnalis yang menjadi korban intimidasi aparat kepolisian.

Baca :  PDIP Pohuwato: Ada Kemiripan Program SYAH dan SMS

Diantaranya, Wawan wartawan Kumparan.com, Elias wartawan IDN Times, Agung wartawan Kronologi.id, Hamdi wartawan Kronologi.id, dan Arfandi wartawan Liputan6.com.

Bentuk intimidasi yang dilakukan berupa larangan pengambilan gambar, penghapusan gambar, dan penangkapan jurnalis saat meliput aksi Senin (12/10/2020) kemarin.

Hamdi merupakan jurnalis yang mengalami berbagai bentuk intimidasi oleh aparat kepolisian.

Saat itu Hamdi sedang merekam penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi, justru dia yang didatangi dan dimintai untuk menghapus gambar yang telah dia ambil.

“Saya dibilang ngeyel karena tidak mau menghapus video dan terjadi tarik menarik. Karena takut HP saya rusak, saya pasrah saja diambil HP itu. Kemudian saya dibawa dan dikumpulkan bersama beberapa orang mahasiswa. Saya dan para mahasiswa tersebut dibawa ke Mapolda Gorontalo untuk dimintai keterangan, dites urine dan di-rapid test,” ujar Hamdi dalam keterangannya. Selasa (13/10).

Menurut Helmi, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yakni sebagai bentuk penyensoran dan penghalangan liputan secara sengaja yang dalam pasal 18 ayat 1 diancam penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. -dfr-

Komentar