News  

Hakim Agung Hingga Tersangka Suap, Gazalba Saleh Kembali Terjerat Kasus di KPK – Jurnal Faktual

Realita.id – Gazalba Saleh, salah satu hakim agung di Mahkamah Agung (MA), kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan pencucian uang terkait pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP Intidana) di MA.

KPK menahan Gazalba Saleh di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Pomdam Jaya, Jakarta Selatan, selama 20 hari ke depan, sejak Kamis (8/12/2023). Gazalba Saleh terlihat mengenakan rompi oranye dan kedua tangannya diborgol saat dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh diduga menerima uang sebesar Rp 2,2 miliar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara KSP Intidana. Uang tersebut diduga digunakan untuk mempengaruhi putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi dari KSP Intidana dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menyatakan KSP Intidana bersalah melakukan tindak pidana perbankan.

“Setelah itu dari kurun waktu 2017 menjabat sampai terakhir kita simpulkan bahwa uang-uang yang ada dalam bentuk properti, ada rumah ada tanah itu asal uang yang digunakan untuk membeli itu dari perkara-perkara tersebut,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Latar Belakang Perkara KSP Intidana

Kasus KSP Intidana bermula dari laporan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2019 yang menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam kegiatan usaha KSP Intidana. BI menilai KSP Intidana tidak memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BI kemudian melaporkan KSP Intidana ke kepolisian dan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KSP Intidana. Polisi lalu menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama KSP Intidana, Andi Nur Alam; Direktur Operasional KSP Intidana, Siti Nurhayati; Direktur Keuangan KSP Intidana, Rizky Ananda; Direktur Pemasaran KSP Intidana, Rizky Fadillah; dan Komisaris KSP Intidana, M. Fauzi.

Kelima tersangka didakwa melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 29 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah kepada kelima terdakwa dan menghukum mereka dengan pidana penjara dan denda yang berbeda-beda. Andi Nur Alam dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan kurungan; Siti Nurhayati dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 4 miliar subsider 6 bulan kurungan; Rizky Ananda dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan kurungan; Rizky Fadillah dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan; dan M. Fauzi dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Gazalba Saleh menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan. Majelis hakim menilai para terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari BI dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan masyarakat, negara, dan perekonomian nasional. Majelis hakim mengatakan bahwa kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa mencapai Rp 1,4 triliun. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 triliun subsider 2 tahun kurungan.

Banding dan Kasasi di Mahkamah Agung

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, banding mereka ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 18 Februari 2021. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Para terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke MA. Dalam permohonan kasasinya, para terdakwa mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Para terdakwa mengklaim bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana perbankan, melainkan hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Para terdakwa juga mengatakan bahwa mereka tidak menyalahgunakan dana masyarakat, melainkan mengembalikannya kepada para nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Para terdakwa menyangkal adanya kerugian negara akibat perbuatannya dan menolak untuk membayar uang pengganti. Para terdakwa meminta MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan membebaskan mereka dari segala tuntutan hukum.

Permohonan kasasi para terdakwa kemudian ditangani oleh Kamar Pidana MA yang diketuai oleh Hakim Agung Gazalba Saleh. Pada tanggal 28 Juli 2021, MA mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi para terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. MA menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan memerintahkan untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dugaan Suap dan Pencucian Uang

Putusan MA yang membebaskan para terdakwa dari perkara KSP Intidana ini menimbulkan kecurigaan dari KPK. KPK menduga ada aliran uang dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara KSP Intidana kepada Hakim Agung Gazalba Saleh dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam proses pengurusan perkara di MA.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini. KPK menemukan bukti-bukti transaksi keuangan yang diduga terkait dengan perkara KSP Intidana. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam perkara ini.

Pada tanggal 28 November 2021, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh dan dua orang lainnya, yaitu Panitera Pengganti Kamar Pidana MA, Purnomo Nasution; dan staf Hakim Agung Gazalba Saleh, Rizky Nurul. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara KSP Intidana.