oleh

Edhy Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jakarta – Kamis dini hari (26/11) KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster.

KPK langsung menahan lima dari tujuh tersangka, termasuk Edhy Prabowo. Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni APM dan AM, masih belum ditemukan. KPK meminta kedua tersangka itu untuk datang menyerahkan diri.

KPK menangkap Edhy pada Rabu dini hari di bandara Soekarno Hatta setiba dari Amerika.

KPK menghadirkan lima tersangka yang mengenakan rompi berwarna oranye yang berdiri membelakangi wartawan, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edhy Prabowo.

Baca :  Bule Asal Simeonova di Temukan Tewas, Terdapat Tusukan di Bagian Leher

“KPK menetapkan tujuh orang tersangka masing-masing sebagai penerima suap EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi SJT,” kata Nawawi Pomalango, Wakil Ketua KPK.

  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP),
  • Safri (SAF) selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan,
  • Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan,
  • Siswadi (SWD) sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK),
  • Ainus Faqih (AF) selaku staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, dan
  • Amirul Mukminin (AM) – ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan
  • Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito (SJT) ditetapkan sebagai pemberi suap.
Baca :  Potongan Kepala Korban Sriwijaya Air Terdampar di Pantai Kis Tangerang

Enam orang sebagai penerima tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk tersangka yang diduga sebagai pemberi yakni Direktur PT DPPP, Suharjito (SJT), disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -syr-

Komentar