oleh

Aksi Mahasiswa Papua di Gorontalo, Menolak Otsus Jilid Dua

Gorontalo – Puluhan mahasiswa Papua dan beberapa orang simpatisan bergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan Papua menggelar aksi di depan kampus satu Universitas Negeri Gorontalo.

Aksi tersebut ditujukan untuk memperingati New York Agreement. Dalam aksi itu mereka menuntut sejumlah hal, salah satunya menolak otonomi khusus (otsus) jilid dua yang dicanangkan akan dimulai lagi pada tahun 2021 setelah dimulai sejak tahun 2001 melalui UU nomor 21 tahun 2001.

Sebelumnya, sebagaimana yang dikutip dari Jubi.co.id, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, bersepakat untuk mengevaluasi dan mendengar aspirasi rakyat Papua terhadap otonomi khusus setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang berharap UU Otsus Papua segera direvisi dan disahkan.

“MRP dan DPR Papua mereka rapat kumpulkan masyarakat Papua, dan suara masyarakat itu yang akan dibawa ke pusat. Jadi, suara masyarakat sekarang menolak (otsus),” kata Emenus Wandik salah satu peserta aksi. Sabtu (15/8/2020).

Dani Wenda, Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) Wilayah Gorontalo mengatakan, Otsus yang telah diberlakukan hampir 20 tahun di Papua dan Papua Barat telah mengalami kegagalan dan tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat Papua.

Walaupun dana otsus yang dialokasikan pemerintah sejak 2002 sampai 2020 untuk Papua dan Papua Barat terbilang cukup besar, yakni mencapai Rp126,99 triliun, dengan pembagian Papua sebesar Rp93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp33,94 triliun. Namun, menurut Dani tidak bisa menjadi solusi.

“Kami dianggap hanya perlu uang, jadi dikasih uang banyak-banyak. Pasal-pasal Otsus itu banyak gagalnya. Jakarta sampaikan akan kasih lebih lagi dana, padahal kami tidak butuh itu. Otsusnya Aceh telah melakukan banyak revisi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat, sedangkan kami di Papua susah,” kata Dani menjelaskan.

Secara tegas mereka menolak otsus dan memilih referendum atau hak menentukan nasib sendiri.

“Kami tidak ingin pembangunan, uang atau apapun itu, kami hanya ingin hak untuk bebas dan berdiri di kaki sendiri,” kata Dani melanjutkan.

Selain menolak otsus dan menuntut referendum, aksi yang mereka gelar juga menuntut sejumlah hal yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif pemerintah kepada masyarakat Papua dan para aktivis yang bersolidaritas.

Seperti pembebasan terhadap para tahanan politik Papua tanpa syarat dan pencabutan SK Rektor Universitas Khairun Ternate yang men- drop out empat orang mahasiswanya karena mengikuti aksi peringatan “Pembebasan West Papua” pada 2 Desember 2019 yang lalu.

Selain itu juga mereka menuntut dibukanya akses bagi jurnalis nasional maupun internasional yang ingin meliput di wilayah Papua. -dfr-

Komentar